Filed under: Artikel Terkait | Tags: Berpolitik, Cermin, Golput, Kesadaran, Rakyat
24 Juli 2008 – 11:34 WIB
Wahyu Arifin
VHRmedia, Jakarta – Golput adalah cerminan kesadaran rakyat yang melihat sistem politik tidak mewakili kepentingan mereka. Sistem politik itu menyebabkan masyarakat enggan berpartisispasi memberikan suara dalam pemilihan umum.
Pendapat itu disampaikan Anton Pradjasto, Deputi Direktur Demos Lembaga Kajian Demokrasi dan HAM, dalam diskusi di Jakarta, Rabu (23/7). Perilaku partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat yang justru menjadi corong pengubar janji palsu, memicu tingginya jumlah golput dalam setiap pemilu.
“Kalau parpol perilakunya masih seperti ini, bukan mustahil jumlah golput akan meningkat dan akan memenangi setiap penyelenggaran pemilu,” ujarnya.
Anton khawatir fenomena golput dalam iklim politik di Indonesia akan mengganggu proses demokrasi yang sedang berlangsung dalam masa transisi. Sebab, hal itu akan berindikasi kepada sikap apolitis yang justru membuat kondisi bangsa semakin terpuruk.
Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Indonesia Adi Ruspriyanto justru melihat fenomena golput sebagai sikap politik aktif masyarakat, bukan sikap apolitis yang pasif. “Melalui gerakan ekstraparlementer kita melakukan koreksi terhadap penguasa melalui golput. Ini adalah pendidikan politik, proses kesadaran menuju kedaulatan rakyat atas tanah, air, dan udaranya sendiri,” katanya. (*)
©2008 VHRmedia.com
Filed under: Artikel Terkait | Tags: Aliran, BI, Dana, Ini Dia, Mewakili, Partai Borjuasi, Penerima, Rakyat, Wakil
AKARTA, SENIN-Berikut ini adalah nama-nama anggota Komisi IX (Komisi Perbankan dan Keuangan) DPR periode 1999-2004 yang menerima aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) seperti diungkap tersangka Hamka Yamdhu (anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (28/7).
Uang diserahkan di ruangan anggota DPR masing-masing, saat sedang ada rapat, istirahat, dan lain-lain. Terkadang, para anggota itu yang menemui Hamka Yamdhu di ruangannya. Namun, Hamka tidak tahu apakah uang itu terkait masalah BLBI atau UU.
Fraksi Golkar:
1. TM Nurlif Rp 250 juta
2. Baharudin Aritonang (sekarang anggota BPK) Rp250 juta,
3. Anthony Zeidra Abidin. Hamka tidak tahu besar uang yang diterima Anthony karena dia mengambil sendiri setelah uang diserahkan,
4. Ahmad Hafiz Zawawi Rp250 juta,
5. Asep Ruchimat Sudjana Rp250 juta,
6. Boby Suhardirman Rp250 juta, |
7. Azhar Muchlis Rp250 juta,
8. Abdulah Zaini (Sekarang wakil ketua BPK) Rp250 juta,
9. Martin Serandesi Rp250 juta,
10. Hamka Yamdhu Rp500 juta,
11. Hengky Baramuli Rp250 juta,
12. Reza Kamarulah Rp250 juta.
13. Paskah Suzeta kurang lebih Rp1 miliar yang menyerahkansaya sendiri secara bertahap. Saya serahkan empat kali.
Fraksi PDIP:
untuk 13 anggota Fraksi uang diserahkan empat tahap dengan total Rp 3,55 miliar.
1. Dodhie Makmun Murod (Rp 300 juta)
2. Max Moein
3. Poltak Sitorus,
4. Aberson Marle Sihaloho
5. Tjiandra Widjaja
6. Zulvan Lindan
7. Wiiliam Tutuarima
8. Sutanto Pranoto
9. Daniel Setiawan
Fraksi PPP:
1.Daniel Tandjung (Rp500 juta)
2.Sofyan Usman
3.Habil Marati.
Fraksi PKB:
1. Amru Al Mustaqim
2. Ali As’ad,
3. Aris Azhari Siagian
4. Am Muchtar Nurjaya
5. Amru Almutaqin
(masing-masing mendapat Rp250 juta)
Fraksi Reformasi:
Rizal Djalil (penerima dana dan masih ada empat anggota FRaksi Reformasi lainnya)
TNI Polri:
1.Mayjen D Yusuf
Fraksi KKI
1.Hamid Mappa
2.FX Soemitra
Fraksi PBB
1.MS Kaban (diserahkan langsung Hamka Yamdhu Rp300 juta)
Fraksi PDU
1.Abdullah Alwahdi Rp250 juta
Jadi masih percaya partai2x borjuasi???
Mari bergabung dalam barisan Golput untuk Pemilu 2009!!!
Pengamat politik UI Abi Sanit mengatakan golput juga hak rakyat. Rakyat berhak untuk golput dan itu menjadi pilihan rakyat ketika penguasa, parpol, dan lembaga Negara tidak bisa memberikan prospek kesejahteraann bagi rakyat.
“Kalau ada orang atau penguasa yang memaksakan rakyat harus memilih, apalagi dengan pernyataan golput itu bukan warga negara Indonesia, mereka berarti tidak memahami arti demokrasi. Kalau Megawati Soekarnoputri yang menyatakan itu, berarti dia diktator. Kalau memaksa rakyat harus memilih berarti saja sama dengan pemerintahan otoriter yang berkuasa dulu,” katanya.
Arbi mengatakan kalau rakyat tidak mau memilih jangan salahkan rakyat. “Salah penguasa dan parpol itu sendiri tak mampu meyakinkan rakyat. Kalau pemimpin dan parpol tak memberi prospek, dan korupsi berjamah tetap marak, bagaimana mungkin rakyat mau memilih.”
Menurutnya, Golput itu salah satu cara rakyat untuk mendidik penguasa dan parpol, karena rakyat harus bertanggungjawab untuk tidak memilih ketika penguasa, parpol, dan lembaga Negara bobrok,” katanya. Golput juga perlawanan terhadap kebobrokan penguasa.
